Pemkot Tegal dan LPKBHI UIN Walisongo Bahas Kerja Sama Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu
Semarang, Dalam rangka memperluas akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu, Pemerintah Kota Tegal melalui jajaran Sekretariat Daerah (Setda) melakukan kunjungan ke Lembaga Penyuluhan, Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang untuk membahas rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
Rombongan Pemerintah Kota Tegal dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tegal, Bapak Budio Pradipto, S.H., dan diterima langsung oleh Direktur LPKBHI, Drs. Maksun, M.Ag., beserta jajaran pengurus LPKBHI.
Pertemuan tersebut menjadi langkah awal sekaligus forum koordinasi untuk membahas ruang lingkup dan mekanisme kerja sama dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok masyarakat yang secara ekonomi memiliki keterbatasan dalam memperoleh layanan dan pendampingan hukum.
Dalam pembahasan tersebut, kedua belah pihak mendiskusikan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga bantuan hukum dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional, mudah diakses, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat. Kerja sama ini diharapkan tidak hanya mencakup pendampingan dalam menghadapi persoalan hukum, tetapi juga penguatan layanan konsultasi, penyuluhan hukum, serta edukasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kerja sama ini rencananya akan dimulai pada November 2026-November 2027, khususnya untuk perkara litigasi.
Direktur LPKBHI, Drs. Maksun, M.Ag., menyambut baik inisiatif Pemerintah Kota Tegal tersebut. Menurutnya, kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen LPKBHI dalam memperluas jangkauan pelayanan bantuan hukum sekaligus menjalankan peran perguruan tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.
Ia menegaskan, bahwa akses terhadap keadilan merupakan hak setiap warga negara dan tidak boleh terhambat oleh keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, kehadiran negara melalui pemerintah daerah yang bersinergi dengan lembaga bantuan hukum menjadi penting agar masyarakat tidak mampu tetap memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tegal, Budio Pradipto, S.H., menyampaikan pentingnya pembahasan PKS sebagai landasan pelaksanaan kerja sama agar pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dapat berjalan secara terarah, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui pembahasan PKS ini, Pemerintah Kota Tegal dan LPKBHI UIN Walisongo berharap dapat membangun kemitraan kelembagaan yang berkelanjutan dalam mewujudkan pelayanan bantuan hukum yang inklusif dan berkeadilan.
Kerja sama ini sekaligus menegaskan bahwa keadilan bukanlah hak eksklusif bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi, melainkan hak seluruh warga negara. Sebab, keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi siapa pun untuk mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum. (M)

